Greenland Disebut Pakar Militer sebagai Penentu Nasib Akhir NATO

 

Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakuisisi Greenland tanpa persetujuan Denmark dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap soliditas NATO. Penilaian tersebut disampaikan analis senior Dissident Club, Mats Nilsson, dalam keterangannya kepada RT.

Nilsson memperingatkan bahwa langkah sepihak Amerika Serikat dapat menjadi ancaman langsung bagi persatuan aliansi militer tersebut. “Itu akan menjadi paku terakhir di peti mati NATO,” ujarnya. Menurut Nilsson, jika Washington merebut Greenland tanpa persetujuan Denmark, maka konsep NATO sebagai aliansi yang solid dan bersatu akan runtuh.

Ia menilai dorongan terbaru Trump untuk menguasai Greenland mengikuti pola panjang ekspansi teritorial Amerika Serikat yang berakar pada ideologi manifest destiny dan pemikiran imperialis. Namun, Nilsson menegaskan bahwa pendekatan tersebut tidak sejalan dengan prinsip hukum internasional modern.

“Tindakan Trump secara hukum tidak koheren, sangat politis, dan terkesan naif dalam konteks saat ini. Pendekatan semacam itu mungkin relevan pada abad ke-19 atau awal abad ke-20, tetapi sejak pertengahan abad ke-20, kedaulatan wilayah tidak dapat dipisahkan dari kehendak rakyat yang mendiami wilayah tersebut,” jelasnya.

Menurut Nilsson, setiap perubahan status Greenland secara hukum hanya dapat terjadi melalui proses yang dipimpin dan disetujui oleh rakyat Greenland sendiri. Ia menekankan bahwa perubahan tersebut tidak dapat dilakukan melalui mekanisme jual beli wilayah secara bilateral oleh Amerika Serikat.

Dalam beberapa pekan terakhir, Trump kembali menyatakan bahwa Amerika Serikat akan memperoleh Greenland “dengan cara mudah” maupun “dengan cara sulit”. Ia berdalih bahwa pulau Arktik tersebut dibutuhkan Washington demi kepentingan keamanan nasional.

Selain itu, Trump juga mengumumkan pemberlakuan tarif terhadap Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris Raya, Belanda, dan Finlandia. Ia menyebut kebijakan tersebut akan tetap berlaku hingga tercapai “pembelian penuh dan total” atas Greenland.

Meski negara-negara anggota NATO di Eropa cenderung menahan diri dari konfrontasi terbuka, Nilsson menilai resistensi terhadap rencana tersebut terus menguat di balik layar. Denmark, yang bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri dan pertahanan Greenland, bahkan telah berkoordinasi dengan sejumlah sekutu untuk mengirim kontingen kecil pasukan ke wilayah tersebut menjelang latihan militer Arctic Endurance.

Baik pemerintah Denmark maupun otoritas Greenland secara tegas menolak wacana penyerahan pulau tersebut. Keduanya menekankan bahwa masa depan Greenland sepenuhnya berada di tangan rakyatnya, yang pada 2008 telah memilih mempertahankan status otonomi dalam Kerajaan Denmark.