Partai Gerakan Rakyat Lahir dari Inisiatif Masyarakat, Usung Semangat Politik Partisipatif

Partai Gerakan Rakyat (PGR) menegaskan bahwa kehadirannya di panggung politik nasional berangkat dari inisiatif masyarakat, bukan dibentuk oleh kepentingan elite maupun kelompok tertentu. Klaim tersebut kembali disampaikan setelah partai resmi menyerahkan berkas pendaftaran sebagai partai politik ke Kementerian Hukum (Kemenkum) RI di Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2026).

Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, mengatakan semangat utama yang melatarbelakangi pembentukan PGR adalah keinginan masyarakat untuk memiliki wadah politik yang terbuka, inklusif, dan memberikan ruang partisipasi bagi seluruh warga negara.

Menurut Sahrin, Partai Gerakan Rakyat tidak dibangun untuk mewakili kepentingan individu, keluarga, maupun kelompok tertentu. Sebaliknya, partai tersebut dirancang sebagai organisasi politik yang bertumpu pada keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan.

"Partai Gerakan Rakyat lahir dari inisiatif masyarakat. Karena itu, partai ini bukan milik seseorang, bukan milik keluarga, dan bukan milik kelompok tertentu, melainkan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia," ujar Sahrin di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan bersamaan dengan penyerahan dokumen pendaftaran PGR kepada Kementerian Hukum. Proses tersebut menjadi salah satu tahapan penting agar partai memperoleh pengesahan sebagai badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sahrin menjelaskan, proses pembentukan Partai Gerakan Rakyat tidak berlangsung secara instan. Sejak awal, berbagai elemen masyarakat dari sejumlah daerah ikut terlibat dalam membangun struktur organisasi hingga melengkapi berbagai persyaratan administrasi yang diwajibkan pemerintah.

Keterlibatan pengurus di berbagai wilayah menjadi salah satu faktor yang mempercepat penyelesaian dokumen administrasi. Hingga 22 Juli 2026, PGR telah berhasil memperoleh 38 Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari seluruh provinsi di Indonesia sebagai syarat utama pendaftaran partai politik.

Ia menilai pencapaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh kader dan pengurus daerah yang selama ini terus melakukan koordinasi untuk memastikan setiap dokumen memenuhi ketentuan administrasi.

Menurut Sahrin, keberhasilan melengkapi seluruh SKT menunjukkan bahwa partai memiliki struktur organisasi yang aktif di tingkat nasional. Hal itu juga menjadi bukti bahwa pembentukan partai tidak hanya berpusat di tingkat pengurus pusat, tetapi melibatkan dukungan dari berbagai daerah.

Selain menjadi syarat administratif, keberadaan kepengurusan di seluruh provinsi dinilai mencerminkan komitmen partai untuk membangun organisasi yang memiliki jangkauan nasional. Dengan demikian, aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah diharapkan dapat tersalurkan melalui mekanisme organisasi yang telah dibentuk.

Sahrin mengatakan, konsep partai yang lahir dari masyarakat menjadi identitas utama PGR dalam menjalankan aktivitas politik ke depan. Ia berharap partai mampu menjadi sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi tanpa dibatasi kepentingan kelompok tertentu.

Menurutnya, partisipasi publik menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun organisasi politik yang mampu berkembang secara berkelanjutan. Karena itu, PGR berkomitmen memperluas ruang dialog dengan masyarakat serta memperkuat konsolidasi organisasi di seluruh Indonesia.

Meski telah resmi menyerahkan berkas pendaftaran kepada Kementerian Hukum, Sahrin menegaskan perjalanan Partai Gerakan Rakyat masih memasuki tahap awal. Setelah proses administrasi selesai, partai akan menunggu hasil evaluasi pemerintah sebelum memperoleh status badan hukum.

Pengesahan badan hukum menjadi langkah penting karena akan memberikan dasar legal bagi PGR untuk menjalankan seluruh aktivitas organisasi secara resmi. Setelah tahapan tersebut selesai, partai akan mempersiapkan diri menghadapi proses verifikasi sebagai calon peserta Pemilu.

Partai Gerakan Rakyat telah menetapkan target untuk mengikuti Pemilu 2029. Untuk mewujudkan target tersebut, penguatan organisasi, peningkatan kapasitas kader, serta konsolidasi kepengurusan di seluruh tingkatan akan terus dilakukan.

Sahrin optimistis semangat kebersamaan yang menjadi dasar lahirnya Partai Gerakan Rakyat akan menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tahapan politik yang masih harus dilalui. Ia menilai dukungan masyarakat menjadi kekuatan utama bagi partai untuk terus berkembang.

Dengan diterimanya berkas pendaftaran oleh Kementerian Hukum, Partai Gerakan Rakyat kini memasuki fase baru dalam proses pembentukan sebagai partai politik nasional. Tahapan tersebut sekaligus menjadi awal dari upaya partai untuk memperoleh legalitas penuh dan mempersiapkan diri mengikuti kontestasi demokrasi pada Pemilu 2029.